oleh

Masyarakat Keberatan Limbah di Buang di Lokasi Aktivitas Pemandian Umum

Lahat- Warga perotes atas aktivitas pembuangan tanah limbah PT. LDP di lingkungan satu Desa Gedung Agung Merapi Timur lahat Sumsel menuai kritik warga selasa 14/07/2020.

Salah satunya, Raden (50) warga Gedung agung mengeluhkan, adanya aktivitas pembuangan limbah tanah perusahaan di lahan konghu yang berakibat tertutupnya tempat warga mandi di sungai. Juga warga bahkan adanya dugaan limbah tersebut di buang ke sungai lematang,”ucap Raden dengan awak media.

“Pembuangan limbah tanah oleh perusahaan tidak melakukan sosialisasi ke warga terlebih dahulu,”tegasnya.

Hal senada, di sampaikan warga lainnya Darsono (53) dengan mengatkan bahwa ia selaku penjaga di areal pembuangan limbah tidak diberitahukan.

“Saya yang jaga di arel tanah ini, namun saya tidak menerima pemberitahuan padahal saya yang bertanggung jawab kalau ada permasalahan di sini,”cetus Darsono.

Di tempat yang sama beberapa warga menghubungi kepala Desa gedung agung, untuk melihat apa yang di keluhkan warga.Tidak berselang waktu ±40 menit, kepala desa datang ke rumah Raden beserta rekannya.

Sehingga terjadilah perdebatan warga dan kepala Desa, saat di konfirmasi team media terhadap Kepala desa Rahmad. Menjelaskan bahwa aktivitas pembuangan limbah tanah PT. LDP tidak ada ijin dengan saya selaku kepala desa dan saya tidak terlibat adanya aktivas perusahaan di lingkungan satu desa Gedung Agung,akan tetapi permasalahan ini coba pertanyakan dengan jum kepala Dusun Lingkungan satu”jawabnya.

Di setelah konfirmasi media, kepala desa menawarkan solusi warga pemindahan tanah yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas warga itu.

“Apakah warga setuju kalau limbah tanah di buang atau di bersihkan,”sarannya .

Saat dimintai pendapat ditempat terpisah, menurut Tri Nugroho Akbar.SH.,MH selaku akademisi dan pengamat lingkungan hidup menjelaskan bahwa terkait pencemaran lingkungan telah diatur dalamundang undang.

“Terkait Pencemaran Lingkungan telah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang intinya bahwa setiap Perusahaan wajib memiliki lokasi pengelolaan limbah dikarenakan kewajiban industri atau perusahaan untuk mengelola limbah dan tidak mencemari serta menjaga lingkungan hidup sesuai amanat UU PPLH. Karena ketika suatu perusahaan melakukan pencemaran lingkungan hidup maka perusahaan wajib melakukan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kawasan yang tercemar tersebut sesuai Pasal 53 ayat (2) UU PPLH dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dikawasan tercemar tersebut sesuai Pasal 54 ayat (2) UUPLH dan Penjelasannya.

Terkait keluhan warga di lingkungan satu (1) Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Sumsel yang mengeluhkan Pembuangan limbah tambang batu bara PT. LDP yang diduga tidak mengantongi izin lingkungan yang berakibat pada tertutupnya tempat pemandian warga dan adanya dugaan limbah dibuang ke sungai lematang.

Maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain Pertanggungjawaban Pidana masyarakat dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,” Tegasnya saat dimintai Pendapat.

Disaat bersamaan datang lah jum (30) Kepala Dusun (Kadus) I, di samping sebagai perangkat desa, ianya mengaku perwakilan perusahaan memohon maaf kepada masyarakat terdampak serta memberikan solusi pembersihan limbah yang di buang ke sungai lematang yang berakibat tertutupnya akses masyarakat,”sebut nya.

Masyarakat berharap kepada pihak perusahaan untung bertanggung jawab atas pembuangan limbah tanah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas warga untuk kesungai,”tutupnya.(tim

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed