oleh

Kel Air Gading Kampung Anti Politik Uang Pertama di SUMSEL

Baturaja – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoax. Acara di pusatkan di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kamis 6/8/2020.Acara yang do hadiri Bawaslu RI,Bawaslu SUMSEL ,Bawaslu OKU,serta Undangan lainnya.

Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya dalam sambutannya mengatakan, kita laksanakan di Kelurahan Air Gading.karna Air Gading sudah terbukti terjalin kerukunan dan keberagaman yang harmonis, disini ada juga Gereja, Masjid dan semua suku ada di Air Gading terang nya.

Acara di lanjutkan dengan
Pemotongan pita oleh Ketua Bawaslu RI
Dalam launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoax inj, tujuannya menciptakan Pilkada serentak 2020 yang lancar, aman dan damai. Juga menjadi contoh dan motivasi kampung anti politik uang dan hoax untuk dapat menciptakan suasana yang aman jelang Pilkada di Kabupaten OKU tanggal 9 Desember 2020 mendatang, ujarnya.

Dewantara melanjutkan, siapa saja yang terlibat dalam politik uang baik yang memberi maupun menerima akan dikenakan sanksi pidana. Di hadapan undangan yang menghadiri acara tersebut, Ia menegaskan siapa saja wajib hukumnya mematuhi aturan pilkada.

Pada dasar nya Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 yang memberi dan menerima sama-sama dikenakan sanksi. Tidak mengenal bagi siapa saja, baik itu para Calon, Timses, semua yang melakukan politik uang bisa kena. Politik Uang dan Hoax sangat membahayakan, katanya.

Ketua Bawaslu RI M.Afifudin dalam sambutan nya yang
menyampaikan, Pilkada serentak 2020 dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Jadi tugas penyelenggara khususnya Bawaslu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik saat penyelenggaraan Pilkada serentak nanti.

Adapun hal yang harus diperhatikan, pertama teknis pengawasan Pilkada yang selama ini kita lakukan, dan juga karena Pilkada sekarang di tengah pandemi Covid maka protokol kesehatan harus benar benar dijalankan, tegas Anggota Bawaslu RI ini.

Alat Pelindung Diri (APD), tentu sangat diperlukan oleh karena itu pemerintah melakukan penundaan Pilkada untuk menyiapkan anggaran APD tersebut. Oleh sebab itu, APD wajib digunakan saat proses Pilkada serentak itu demi keselamatan bersama jangan sampai penyelenggara jadi kluster baru Covid 19 ini katanya.

Ia juga mengigatkan kerawanan Pilkada banyak aspek. Namun yang paling menonjol kerawanan Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, untuk mencegah itu semua perlu andil semua elemen bukan hanya pengawas pemilu karena politik uang merupakan racun Pilkada yang perlu dibasmi bersama-sama tegas nya.#Rudick

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed